Aceh Tamiang | Anggota DPR RI Komisi V yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Ruslan Daud, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp4.000 triliun harus memberikan dampak nyata hingga ke daerah.
Ia menekankan, keadilan anggaran tidak boleh hanya berhenti di pusat, tetapi harus mengalir dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
Hal tersebut disampaikan Ruslan Daud dalam pertemuan dan silaturahmi dengan masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (17/10/2026).
Di hadapan warga, politikus yang akrab disapa HRD itu mengatakan, sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II dan sebagai anggota Badan Anggaran, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal agar uang rakyat digunakan secara adil dan merata.
"Saya dipilih sebagai anggota DPR RI Dapil Aceh II dan anggota Badan Anggaran Republik Indonesia. Setiap tahun kita membahas dan mengesahkan anggaran rakyat lebih dari Rp4.000 triliun, dari Sabang sampai Merauke. Angka ini sangat besar, namun jangan hanya terdengar di pusat, tetapi tidak terasa di Aceh Tamiang. Itu tidak adil. Sila Kelima Pancasila harus benar-benar dirasakan di Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Ruslan Daud.
Ruslan Daud yang di Komisi V membidangi infrastruktur, perhubungan, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, menilai Aceh Tamiang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, ada tiga persoalan mendesak yang masih dikeluhkan warga di lapangan.
Pertama, kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan menghambat mobilitas serta ekonomi warga. Kedua, penanganan rumah warga yang terdampak bencana banjir bandang yang hingga kini masih banyak yang belum tertangani tuntas. Ketiga, krisis akses air bersih yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi.
"Kita di Banggar membahas angka-angka besar. Tapi angka itu harus diterjemahkan menjadi jalan yang mulus, rumah yang layak, dan air bersih yang mengalir di rumah warga Aceh Tamiang. Itulah makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT, BMKG dan Basarnas agar program-program prioritas nasional tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga menyentuh wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang.
Ruslan Daud pun berkomitmen akan terus membawa aspirasi masyarakat Aceh Tamiang ke dalam pembahasan di Senayan, baik di Komisi V maupun di Badan Anggaran.
"Insya Allah, suara dari Aceh Tamiang akan terus saya perjuangkan di Jakarta. Anggaran rakyat harus kembali kepada rakyat," tutupnya.
Social Header